Diskusi Kaprodi dan Dosen Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) dalam Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Indramayu, 3 Maret 2026
Suasana diskusi antara Kaprodi dan dosen tetap Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah)
Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) menyelenggarakan kegiatan diskusi akademik antara Ketua Program Studi dan dosen tetap pada Selasa, 3 Maret 2026, bertempat di Ruang Kaprodi HTN, Gedung H.M. Soeharto. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.
Diskusi tersebut diikuti oleh Kaprodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Muhammad Isa Asyrofuddin, S.H., M.Sos., bersama Dosen Tetap Prodi HTN, Dr. Etin Nurhaetin Ningrum, S.Ag., M.M., M.Si., yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang Ilmu Politik dan merupakan lulusan Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Dalam forum yang berlangsung secara dialogis dan konstruktif, dibahas berbagai aspek penting terkait penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Pembahasan strategis terkait penguatan mutu akademik dan kelembagaan program studi
Pada aspek pendidikan dan pengajaran, diskusi menekankan pentingnya pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE). Selain itu, integrasi keilmuan hukum tata negara dengan perspektif siyasah dan ilmu politik kontemporer menjadi perhatian utama dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten, kritis, dan berdaya saing.
Dalam bidang penelitian, pembahasan difokuskan pada penyusunan dan penguatan roadmap penelitian dosen, peningkatan kualitas publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi, serta pengembangan kolaborasi riset baik secara internal maupun eksternal. Pemanfaatan isu-isu strategis di tingkat lokal juga didorong sebagai bagian dari kontribusi akademik yang kontekstual.
Sementara itu, pada aspek pengabdian kepada masyarakat, disepakati pentingnya pengembangan program yang berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang edukasi hukum, literasi konstitusi, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat secara partisipatif.
Kaprodi Hukum Tatanegara (Siyasah) menyampaikan bahwa kegiatan diskusi ini menjadi sarana penting dalam menyelaraskan visi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengembangan program studi ke depan.
“Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat dalam upaya mewujudkan program studi yang unggul, adaptif, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat serta pengembangan keilmuan.”
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) yang berkualitas, inovatif, dan relevan dengan dinamika perkembangan hukum dan politik di Indonesia.
Penulis:
MIA